JAKARTA (2 Desember): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun, mendesak PT Pupuk Indonesia untuk segera mengatasi kelangkaan dan mahalnya harga pupuk di Sumatera Utara (Sumut).
“Aspirasi dari para petani di daerah pemilihan saya, yang menyampaikan tentang kelangkaan pupuk dan harganya pun mahal kali. Menurut mereka, petani susah dapatkan pupuk dan harganya mahal karena pupuk langka,” ungkap Rudi saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rachmat Pribadi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Rudi mempertanyakan langkah strategis pimpinan dan direksi PT Pupuk Indonesia untuk mengatasi kelangkaan dan mahalnya pupuk di Sumatera Utara.
“Saya ingin mempertanyakan program dan kebijakan Dirut dan jajaran ke depan, dalam mengatasi kelangkaan dan mahalnya harga pupuk. Bagaimana kebijakan direksi untuk mengatasi masalah itu, khususnya pejabat yang membidangi setiap provinsi,” kata Rudi.
Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara III (Kabupaten Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Pematangsiantar, Tanjung Balai, dan Kota Binjai) itu mengungkapkan, kelangkaan dan mahalnya harga pupuk dapat berdampak pada terjadinya krisis pangan.
“Kelangkaan pupuk dan produksi pupuk yang kurang, jika dibiarkan tentu menjadi masalah yang serius, bisa menjadi krisis pangan karena menurunnya hasil panen petani. Tentu dampaknya harga pangan akan melambung tinggi,” tandasnya.
Rudi menjelaskan, para petani di Sumut juga mengeluhkan terjadinya sejumlah penolakan akses petani terhadap pupuk bersubsidi. Ia meminta PT Pupuk Indonesia untuk mengurai masalah itu agar kendala yang dialami petani dapat diselesaikan.
“Banyak petani di daerah saya di Sumatera Utara melapor, mereka tidak mendapatkan pupuk subsidi. Dengan alasan pihak pemerintah, mereka tidak memenuhi syarat dan kriteria. Apakah itu alasan yang dibuat? Apakah karena langka sehingga syarat-syaratnya dipersulit. Jadi sedikit stoknya yang dikirim ke petani,” jelas Rudi.
Bahkan, menurut dia, terjadi tren penurunan kuota pupuk di Sumatera Utara hampir mencapai 40%.
“Jatah alokasi pupuk subsidi untuk Sumut tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Tahun ini tersedia pupuk urea 124 ribu ton, sementara tahun 2023 sebanyak 214 ribu ton. Artinya 40 persen turun. Semengara pupuk jenis NPK pada 2023 sebanyak 144 ton, tahu ini tinggal 109 ton,” keluh Rudi.
Untuk itu, Rudi mengingatkan pimpinan dan jajaran PT Pupuk Indonesia untuk memastikan menyelesaikan masalah ketersediaan dan penyaluran pupuk ke petani dalam rangka mengantisipasi terjadinya krisis pangan.
“Jadi ingin saya ingatkan, ini kalau makin sedikit, bagaimana program ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden bisa jalan? Gara-gara pupuk sulit, tentu akan berimbas pada gagal panen, berkurangnya hasil produksi. Selain tidak bisa mencapai ketahanan pangan, target pertumbuhan ekonomi 8 persen pun akan sulit terpenuhi,” pungkas Rudi. (safa/*)
