JAKARTA (31 Oktober): Sistem perekrutan pekerja migran yang terjadi selama ini menjadi salah satu problem ketenagakerjaan di Indonesia. Kasus 'orang dalem' dan harus membayar ratusan juta rupiah agar bisa bekerja di luar negeri merupakan persoalan serius yang harus segea diatasi scara menyeluruh.
"Saat melakukan kunjungan ke Korea Selatan, kami ketemu dengan para pekerja di sana dan mereka bercerita problem rekruitmen yang harus menggunakan 'orang dalam' dan bisa bayar ratusan juta rupih untuk bisa kerja di sana. Ini fenomena yang kami minta tangani dan diatasi secara serius," ungkap anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Pertemuan dengan para pekerja migran itu, ungkap Nurhadi, bertujuan mencari solusi permasalahan yang kerap dihadapi pekerja migran, termasuk isu kekerasan, eksploitasi, dan kurangnya dukungan dan perlindungan dari negara-negara tempat mereka bekarja.
“Saya meminta dengan tegas untuk melakukan pemberantasan terhadap mafia pekerja migran, karena mereka adalah pahlawan devisi bagi negara yang harus dilindungi, baik oleh negara asal maupun negara tujuan,” tandas Nurhadi.
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur VI (Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar) itu juga menyoroti perlindungan jaminan sosial atau program-program lain yang ada di BPJS Ketenagakerjaan.
“Saya mau tanya, sudah berapa persen PMI (pekerja migran Indonesia) yang ter-cover dalam layanan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, baik JHT (Jaminan Hari Tua), JK atau JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan)? Kalau memang belum ada tolong secepatnya melakukan koordinasi dan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan,” pinta Nurhadi.
Menututnya, sumbangan pekerja migran untuk meningkatkan devisa negara sangat besar. Berdasarkan laporan Kepala BP2MI tahun 2023, kontribusi pekerja migran meningkatkan devisa negara sebesar Rp159,6 triliun. Makanya, ia meminta Kementerian PPMI membuat blue print untuk mengukur hal apa saja yang akan dilakukan lima tahun ke depan.
Melihat tingginya permintaan pekerja migran dan meningkatnya minat usia kerja produktif untuk bekerja di luar negeri, legislator NasDem itu meminta pemerintrah memperhatikan pelatihan vokasi, terutama peningkatan keterampilan bahasa bagi calon pekerja migran.
"Saya meminta agar Kementerian PPMI melakukan banyak kegiatan pelatihan vokasi bagi calon pekerja migran, karena secara kualitatif kita masih kalah dengan pekerja migran negara tetangga, seperti Thailand dan Vietnam, terutama dalam hal pnguasaan bahasa asing,” ungkap Nurhadi. (rizal/*)