JAKARTA (25 Mei): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman, menyambut baik rencana kenaikan tunjangan kinerja (tukin) untuk pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN). Namun, ia mengimbau pemerintah membuat alat ukur yang jelas terhadap kinerja para abdi negara tersebut.
Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) berencana menaikan tukin PNS dan ASN. Sejumlah pihak menilai rencana itu berhubungan dengan Pemilu 2024.
“Pemerintah harus menyiapkan instrumen untuk mengukur kualitas kinerja secara tepat dan pasti untuk menentukan sejauh mana yang bersangkutan telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PNS atau ASN secara baik,” kata Aminurokhman, Kamis (25/5).
Amin sapaan akrab Aminurokhman, menilai tanpa adanya alat ukur dan instrumen yang baik, kenaikan tukin tersebut hanya akan menimbulkan penilaian yang tidak objektif.
“Itu yang kita hindari. Jangan sampai peningkatan tukin tidak memiliki dampak positif pada fungsi pelayanan publik. Karena ASN ini kan bergeraknya pada sektor layanan publik,” urainya.
Legislator dari Dapil Jawa Timur II (Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Pasuruan) itu mengingatkan bahwa setiap kebijakan harus memiliki dampak positif bagi rakyat.
“Kenaikan tukin tersebut dibarengi dengan instrumen pengukur kinerja PND dan ASN. Kebijakan ini harus dievaluasi, termasuk oleh Komisi II DPR untuk memastikan apakah memiliki dampak positif bagi masyarakat atau tidak,” tandasnya.
Lebih lanjut Amin menambahkan, ketiadaan target yang terukur merupakan hal sia-sia. Pasalnya, hal itu hanya akan membuat masyarakat kecewa.
“Kalau sekedar kebijakan tanpa target yang terukur, kami menyayangkan anggaran yang sudah bertambah tapi masyarakat tidak mendapatkan kepuasan. Harus ada instrumen yang jelas untuk mengukur kualitas peningkatan kinerja,” tegas Amin. (dis/*)
