Berita

RUU KUHP Banyak Akomodasi Masukan Masyarakat

JAKARTA (25 November): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari bersyukur sebagian besar masukannya terhadap RUU Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bisa disetujui. Masukan-masukan tersebut dihimpun dari masyarakat untuk perbaikan UU KUHP.

"Hampir seluruh masukan Fraksi NasDem pada rapat Kami 24/11 disetujui dengan berbagai variasinya. Mulai dari penghapusan pasal, penggabungan pasal, reformulasi pasal, penambahan penjelasan pasal," ujar Taufik seusai Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11).

Legislator NasDem itu mengatakan, pada beberapa rapat sebelumnya antara Komisi III DPR dengan pemerintah, masukan-masukan yang disampaikannya juga banyak diakomodasi dalam berbagai variasi.

"Masukan yang saya sampaikan didasarkan atas masukan yang disampaikan publik dan masyarakat sipil," tandasnya.

Taufik menambahkan memang tidak seluruh masukan dapat diakomodasi dan disetujui. Namun ia menyadari bahwa proses pembentukan undang-undang merupakan proses politik yang di dalamnya terdapat juga proses demokrasi dan musyawarah.

"Ada pertarungan gagasan, perspektif, sudut pandang, konsepsi bahkan ideologi. Sehingga masukan-masukan yang diberikan seringkali harus mengalami modifikasi agar bisa mencapai kesepakatan," ujarnya.

Legislator NasDem dari Dapil Lampung I (Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Barat, Tanggamus, Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Pringsewu, Pesisir Barat) itu meyakini bahwa draft RUU KUHP yang terakhir disetujui sudah jauh lebih baik dari draft awal tahun 2019 dan draft perbaikan 6 Juni 2022.

Ia menambahkan, hal-hal krusial terutama pasal-pasal yang dinilai mengancam demokrasi telah diperbaiki dengan penghapusan, penggabungan, penambahan norma dan penjelasan yang memberikan batasan-batasan, sehingga sulit untuk disalahgunakan.

"Kepada setiap pihak, saya siap menjelaskan seluruh prosesnya dan menerangkan perubahan-perubahan apa saja yang telah dilakukan sehingga sampai pada keputusan untuk memberikan persetujuan," tukas Taufik.

Dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej, Kamis (24/11), telah disetujui draft terahir RUU KHUP pada tingkat I. Selanjutnya, draft tersebut akan dibawa ke rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU.(RO/dis/*)

Share: