Oleh: Rachmad Gobel
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang)
USAHA mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan soko guru perekonomian nasional. Di Indonesia, jumlah UMKM saat ini mencapai 64 juta atau 99% dari struktur usaha. Peran mereka menjadi amat penting bagi perekonomian Tanah Air.
Peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan Indonesia tahun 2021 mengambil tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Ini adalah bentuk optimisme, membangun semangat. Sebagai bangsa kita harus selalu optimistis dan selalu semangat. Di tengah pandemi Covid-19, sejak awal 2020, ekonomi semua negara di dunia mengalami tekanan. Namun secara perlahan, semua negara mulai bisa bangkit.
Tahun ini, year on year, ekonomi Indonesia tumbuh 7,07% pada kuartal kedua seperti diumumkan BPS pada 5 Agustus lalu. Ini tentu menggembirakan. Walaupun tetap ada yang mengkritisi karena itu angka berdasarkan situasi yang rendah, sedangkan jika dilihat dari sisi pertumbuhannya pada kuartal kedua tahun ini cuma tumbuh 3,31%.
Namun tetap saja angka 7,07% merupakan angka yang bagus karena menunjukkan fakta kita mulai bisa bangkit. Nah tema Indonesia Tumbuh merefleksikan semangat ini.
Agar kita tetap dalam rel pertumbuhan tersebut, sebagai orang yang peduli pada UMKM, saya berharap pemerintah bisa memperhatikan sektor ini. Inilah sektor yang memiliki daya tahan dalam setiap krisis. Hal ini sudah dibuktikan pada krisis 1997-1998 dan krisis 2008.
Berdasarkan data yang ada, pada 2018 ada 64,2 juta UMKM di seluruh Indonesia. Jumlah ini bermakna 99,9% usaha di Indonesia adalah sektor UMKM. Rinciannya adalah usaha mikro 63,35 juta atau 98,68%, usaha kecil 783,1 ribu atau 1,22%, dan usaha menengah 60,7 ribu atau 0,09%, Ini jumlah usahanya. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang terlibat adalah 116,978 juta orang. Mereka menyerap 89% tenaga kerja.
UMKM juga menyumbangkan Rp8.573,9 triliun ke PDB Indonesia atau 57,8% terhadap PDB. Jadi jangan meremehkan peran dan potensi UMKM. Jadi jangan hanya fokus ke usaha besar dengan beragam insentifnya. Kita juga harus banyak memberikan insentif kepada UMKM, bukan hanya bimbingan, tapi kemudahan modal, insentif bunga, perlindungan pasar, dan lain-lain.
Kontribusi UMKM terhadap PDB terus menunjukkan peningkatan, demikian pula kontribusinya terhadap ekspor nasional. Berbeda dengan krisis 1997-1998 dan krisis 2008 yang tak begitu parah menghantam UMKM, kali ini UMKM terkena dampak yang paling parah.
Untuk membantu UMKM tersebut, pemerintah sudah melakukan banyak hal. Setidaknya ada 14 kementerian dan lembaga yang memiliki program untuk UMKM. Pada 2020, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN), pemerintah memberikan stimulus untuk UMKM sebesar Rp123,46 triliun.
Ada enam program yaitu, subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi, belanja imbal jasa penjaminan, penjaminan untuk modal kerja, PPh final yang ditanggung pemerintah, dan pembiayaan investasi. Namun penyerapannya belum maksimal. Ini yang harus dikawal secara sungguh-sungguh.
Dalam penyerapan program tersebut, secara umum tentu banyak kendala, seperti kurang sosialisasi maupun kesulitan akses dari pelaku usaha terhadap program-program insentif tersebut. Namun itu bersifat teknis.
Saya ingin menyoroti yang lebih strategis saja, yaitu terlalu banyak kementerian dan lembaga yang terlibat dalam mengurusi UMKM. Bayangkan ada 14. Jika saat ini pemerintah tidak bisa melakukan langkah drastis untuk merampingkan kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab terhadap UMKM maka setidaknya harus ditunjuk koordinatornya. Ini akan mendorong efisiensi.
Bayangkan jika 14 institusi tersebut memiliki program yang sama seperti sosialisasi, pelatihan, studi banding, dan sebagainya. Bisa terjadi tumpang tindih program maupun tumpang tindih yang dibinanya. Ini pemborosan. Selain itu, juga bisa tak ada yang paling bertanggung jawab. Karena itu, perlu ada konduktor, dirigen, yang memimpin orkestrasi sektor UMKM ini. Ada kesatuan komando. Jangan jalan sendiri-sendiri.
Maka, yang dilakukan Presiden Jokowi sudah sangat bagus. Pertama, Presiden melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, jembatan, waduk, jalan raya, juga membangun infrastruktur hukum seperti UU Cipta Kerja maupun infrastruktur digital.
Dengan semua itu, ada peluang produk UMKM desa bisa menjadi produk lokal, lalu menjadi produk regional, akhirnya menjadi produk nasional bahkan global. Jangan sampai arusnya menjadi terbalik, produk global menyerbu desa-desa sehingga mematikan UMKM kita. Hampir saja hal itu menimpa industri batik, yang berhasil saya cegah saat saya menjadi menteri perdagangan. Jadi manfaatkan momentum pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan Presiden Jokowi ini sebaik-baiknya.
Di masa pandemi ini, kita kurang gencar memanfaatkan potensi herbal kita, yang pelakunya adalah UMKM. Belanda datang menjajah kita itu kan karena dua hal: pangan dan rempah atau herbal.
Kita memiliki kayu putih, pala, sambiloto, kunyit, temu lawak, jahe, cengkih, sereh, dan lain-lain. Semua itu sangat bermanfaat untuk terapi. Pasar dunia untuk herbal itu Rp 900 triliun. Penguasanya India. Kita baru kebagian sekitar Rp9 triliun. Jadi potensinya masih sangat besar.
Sebagai contoh, industri jamu kita menyerap tiga juta tenaga kerja. Dalam kondisi pandemi, tenaga kerja sektor jamu masih tumbuh 6% pada tahun lalu. Ini di atas angka nasional.
Pada kuartal kedua tahun 2020 juga PDB jamu tumbuh 8,65%, year on year. Usaha herbal atau jamu ini benar-benar luar biasa potensinya karena kita menguasai dari hulu hingga hilir. Yang diperlukan tinggal kesungguhan kita untuk menekuninya. Petani sudah paham, industrinya juga sudah bisa. Tinggal melakukan modernisasi, standardisasi, pendampingan, permodalan, dan terutama pemihakan. Kata pemihakan ini bisa menjadi kunci. Kita bermimpi Indonesia menjadi pusat obat herbal di dunia. Kita memiliki segalanya.
Contoh lainnya adalah furniture. Kita jangan mengulang kebodohan dan kesalahan seperti yang menimpa industri furniture rotan. Pusat furniture rotan kita hancur gara-gara mengizinkan ekspor rotan asalan. Padahal Indonesia adalah penghasil rotan utama di dunia. Sehingga kita bisa menguasai dari hulu dan hilir.
Furniture kita dibagi menjadi beberapa kategori yaitu dari kayu, rotan atau bambu, dari logam, dan dari plastik. Dalam kondisi pandemi, industri furniture masih mampu bertahan, walaupun ada penurunan. Furniture dari kayu yang paling dominan. Data tahun 2020 menunjukkan kontribusi furniture kayu mencapai 68%.
Dalam pidatonya di parlemen pada Senin 16 Agustus 2021, Presiden antara lain menekankan bahwa salah satu agenda utama pemerintah ke depan adalah menaikkan kelas sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM.
Saya sangat sependapat, langkah itu sangat penting dan strategis. Pesan Presiden ini harus menjadi catatan penting dan menjadi perhatian khusus para menteri atau pembantu Presiden dalam kabinet.
Selain akan sangat membantu proses pemulihan ekonomi, setidaknya ada dua hal yang bisa dicapai melalui ini yaitu aspek pengembangan ekonomi rakyat dan kedua peningkatan produktivitas nasional secara keseluruhan. Keduanya adalah bagian dari tema dan menjadi inti dari arah kebijakan Presiden selama ini. Memperkuat struktur ekonomi dari yang berbasis konsumsi menjadi lebih produktif.
Potensi UMKM sepertinya belum bisa digarap secara optimal. Padahal, dalam hal kebijakan sudah banyak hal yang dilakukan. Tapi harus diakui, dalam implementasinya masih belum efektif untuk meningkatkan kinerja UMKM. Hemat saya, pernyataan Presiden dalam sidang MPR itu tentu tidak terlepas dari pandangan beliau terhadap kondisi, kedudukan strategis sektor ini serta potensi atau peluang yang belum bisa dimanfaatkan secara optimal.
Berdasarkan pengalaman dan perbandingan dengan sejumlah negara, saya melihat, salah satu kendala pengembangan UMKM selama ini tidak adanya sinergi yang kuat. Di negara yang berhasil, ada alur kebijakan dan implementasi pengembangan UMKM yang solid. Ada struktur dan model yang jelas sehingga setiap implementasi kebijakan menjadi efektif dan ini yang saya lihat belum bisa kita hadirkan. Itu yang saya sebut perlu konduktor.
Penguatan kelembagaan dalam kebijakan dan implementasinya sangat penting, dan terus terang kita belum berhasil dalam hal ini. Di Jepang misalnya, dalam tataran kebijakan mereka sejak lama sudah mempunyai struktur organisasi kebijakan dan implementasi yang jelas. Di tataran kebijakannya misalnya, ada METI atau Ministry Economy, Trade and Industry dan SME Agency yang bertanggungjawab dalam kebijakan yang bersifat nasional dan Pemerintahan Perfektur atau Pemda untuk kebijakan yang bersifat nasional. Kemudian dalam implementasinya mereka melibatkan banyak pihak seperti SME Support Japan, Japang External Trade Organization (JETRO), Japan Finance Corporation (JFC) dan banyak organisasi lain baik asosiasi dunia usaha maupun nonpemerintah.
Oleh karena itu, perlunya kolaborasi yang disinggung Presiden dalam pidatonya itu harus menjadi kata kunci. Sinergi hanya akan muncul jika pihak-pihak terkait mempunyai persepsi dan misi yang sama. Oleh karena itu, keinginan Presiden ini perlu ditindaklajuti oleh para menteri, dan sebagai anggota dan pimpinan Dewan hal ini akan menjadi salah satu agenda utama saya dalam menjalankan fungsi DPR.
Presiden juga menekankan perlunya mendorong UMKM masuk ke rantai pasok global. Baik sebagai pribadi maupun anggota Dewan, saya sangat mendukung. Namun harus disadari, ada dua persoalan utama dalam pengembangan UMKM selama ini yang belum menemukan jalan keluar secara efektif yaitu akses pasar dan permodalan atau pembiayaan.
Dalam dua hal ini, UMKM kita masih jauh tertinggal. Dari sisi akses pasar misalnya, UMKM kita masih kalah dibandingkan negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Indikatornya antara lain terlihat dari kemampuan pelaku UMKM dalam menembus pasar ekspor atau global.
Sampai saat ini, kontribusi UMKM terhadap total ekspor baru mencapai sekitar 14,4%. Angka ini jauh di bawah Malaysia dan Thailand yang menurut data Asian Development Bank (ADB) Monitoring 2020, masing-masing sudah mencapai 17,3% dan 28,7%. Hal ini tentu tidak terlepas dari kapasitas kemampuan atau produktivitas UMKM mereka yang sudah lebih maju.
Begitu juga dalam hal pembiayaan, kita juga masih tertinggal. Dalam hal kredit dari perbankan, porsi atau rasio penyaluran ke UMKM masih tergolong kecil, baru mencapai 19,6% dari total outstanding kredit yang disalurkan bank. Bahkan, jika menggunakan rasio terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB), rasio kredit yang diterima UMKM baru sekitar 7,0%.
Sementara itu di Thailand, porsi kredit yang disalurkan ke UMKM dibandingkan total kredit perbankan sudah mencapai 30,9% dan rasio kredit UMKM terhadap PDB mencapai 30%. Malaysia rasio kredit terhadap outstanding kredit berkisar 18,7% dan rasio terhadap PDB mencapai 18,5%.
Peluang UMKM masuk ke rantai pasok global atau Global Supply Chain (GSC) sangat besar, dan semua negara pasti juga akan berupaya menangkap peluang ini. Seperti kita tahu, meski pandemi Covid-19 belum tuntas, sejak awal 2021 perekonomian dunia mulai dalam proses pemulihan, begitu juga dengan kita di Indonesia. Menurut perkiraan World Trade Organization (WTO), perdagangan dunia pada 2021 ini bisa tumbuh sekitar 8% secara year on year.
Meskipun tahun depan atau 2022 laju pertumbuhan akan lebih moderat, sekitar 4%-5%, mempromosikan internasionalisasi UMKM melalui partisipasi dalam GSC adalah langkah yang harus dilakukan. Indonesia jangan sampai tertinggal dalam memanfaatkan momentum ini.
Langkah atau kebijakan yang harus dilakukan antara lain adalah kondisi UMKM sangat heterogen, tidak hanya dalam hal ukuran dan industri, tetapi juga dalam hal kemauan dan kemampuan untuk tumbuh dan orientasi usaha. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran kebijakan pemerintah untuk mendukung UMKM, membantu mengatasi beberapa tantangan yang terkait GSC.
Berdasarkan data, sebagian besar yaitu sekitar 60% UMKM berasal dari sektor pertanian. Untuk sektor non-pertanian, yang paling banyak berada di sektor perdagangan dan reparasi 46,27%; akomodasi, makanan dan minuman 16,93%; industri pengolahan 16,65%; pengangkutann 4,96%; dan sisanya bergerak di berbagai bidang usaha.
Sampai saat ini, sebagian besar UMKM merupakan usaha berteknologi rendah dengan orientasi pasar domestik atau lokal. Kualitas manajemen jauh dari memadai, masih sangat tradisional dan kurang berorientasi pada pertumbuhan. Hanya sebagian kecil yang berbasis teknologi dan berorientasi pertumbuhan, inovatif, dan mempunyai keinginan bergabung dengan pasar global.
Untuk itu, pemberian fasilitas dan insentif untuk mendorong UMKM masuk ke teknologi terkini harus dilakukan. Program digitalisasi sektor ini melalui market place perlu lebih dipercepat dan diperluas. Saat ini, menurut data Kementerian Koperasi UMKM baru 13,7 juta UMKM yang masuk ke pasar online, dan kalau bisa tidak sampai tahun 2024 target 30 juta sudah bisa tercapai.
Di samping itu, pemberian fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam menarik investor dan menciptakan lapangan kerja dan peningkatan ekspor perlu disinergikan dengan pengembangan ekonomi lokal melalui UMKM. Banyak negara telah berhasil menggunakan KEK untuk memajukan pembangunan dengan mendorong kolaborasi antara investor asing dan lembaga pendidikan tinggi dan kejuruan dapat menjadi cara yang efektif untuk menarik investor asing ke ekonomi lokal.
Mengefektifkan program vokasi melalui anggaran pendidikan juga sangat penting dalam menumbuhkan wiraswastawan muda atau lebih dikenal sebagai start-up. Anak muda perlu didorong berwiraswata, dan mereka lebih melek teknologi sehingga bisa mempercepat transformasi UMKM menuju era industri 4.0. Harus diakui, rasio kewirausahaan Indonesia masih rendah baru 3,47%. Menurut Global Enteprise Index pada 2019, Indonesia baru berada di posisi 74 dibandingkan 137 negara.(MI/*)
