JAKARTA (16 Juni): Komisi IX DPR RI mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam penanganan stunting. Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene hingga kini masih menunggu Peraturan Presiden mengenai program pengentasan stunting.
"Kami juga tanyakan hal tersebut dari waktu ke waktu. Kepala BKKBN juga menjanjikan segera. Itu kan menjadi landasan program BKKBN," ujar Felly, Rabu (16/6).
Sebagai leading sector dalam program pengentasan stunting di Indonesia, Presiden Jokowi menunjuk Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo menjadi ketua pelaksananya. Namun hingga kini, Perpres tersebut belum mencapai titik final.
"Pak Hasto bilang, ada pasal-pasal yang belum dia setujui. Pasal itu mengganggu di internal BKKBN sendiri. Jadi masih ada perapihan. Kalau itu selesai mungkin segera keluar Perpresnya," ujar Felly.
Menurut Legislator NasDem itu, penting bagi komisi IX DPR RI untuk mengetahui lebih lanjut isi Perpres tersebut.
"Setelah itu kita lihat juga sebetulnya sejauh mana BKKBN memiliki peran, karena melaksanakan tugas yang diberikan Presiden itu dengan melibatkan 20 K/L (Kementerian/Lembaga) terkait. Itu tidak gampang," katanya.
Komisi IX DPR RI juga melihat adanya potensi egosektoral dari 20 kementerian/lembaga terkait dalam program itu ke depannya. Oleh karenanya, diminta agar perpres lebih cepat selesai agar pihaknya mengetahui lebih lanjut mengenai kewenangan BKKBN terhadap program itu.
"Persoalannya karena setiap K/L punya egosektoral. Itu mengapa perpres belum keluar, karena semua ingin mengambil peran program pengentasan stunting di Indonesia," tutur Felly.
Felly berharap seluruh kementerian/lembaga terkait dapat berkoordinasi dengan baik dengan BKKBN agar dapat cepat melaksanakan program ini.
"Koordinasi dengan K/L terkait sangat dibutuhkan. Jangan sampai saling menyandera antar K/L," ujar Legislator NasDem dari dapil Sulawesi Utara itu.
Sebelumya, pemerintah menargetkan angka stunting turun menjadi 14% pada 2024. Presiden Jokowi menetapkan BKKBN menjadi leading sector dalam program pengentasan stunting tersebut.(MI/*)
