Berita

Program Padat Karya PUPR Perlu Ditingkatkan

JAKARTA (10 Juni): Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui anggota legislatif.

Syarif mengemukakan itu saat Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR dengan Dirjen Cipta Karya, Dirjen Perumahan dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6).

"Dirjen Cipta Karya perlu mendukung kegiatan di daerah kami demi kesejahteraan masyarakat," ujar Syarif.

Menurut Legislator NasDem itu, anggota DPR memiliki tanggung jawab untuk menampung aspirasi di masa reses dan kunjungan kerja. Hal itu yang perlu diperhatikan pemerintah.

Ketua DPW NasDem Kalimantan Barat itu mengatakan kegiatan seperti program padat karya yang sifatnya langsung menyentuh masyarakat perlu ditingkatkan.

"Kementerian PUPR perlu meningkatkan program-progam yang sifat basisnya langsung kepada masyarakat, karena program seperti itu sangat baik," katanya.

Wakil rakyat dari dapil Kalimantan Barat I (Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Landak, Kayong Utara, Ketapang, Kota Pontianak, Mempawah, dan Kubu Raya) itu juga mengatakan terkait Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) telah memberikan dampak yang sangat positif bahkan sampai dijadikan tempat wisata yang asri oleh masyarakat.

Syarif juga menyampaikan program padat karya seperti Sanitasi Pedesaan (Sandes), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Mandi Cuci Kakus (MCK), dan program yang lainnya perlu menjadi perhatian.

Terkait program rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Kalbar untuk Kota Pontianak yang masih belum ada tindak lanjutnya Syarif memberikan catatan.

"Memang dulu ada masalah tanahnya, tapi sekarang sudah tidak lagi. Untuk itu perlu menjadi perhatian serta ditindaklanjuti dan dianggarkan ke depannya," pungkas Syarif.(Mustafa/HH/*)

Share: