Berita

Hak Penyandang Disabilitas Diatur UU

PESISIR SELATAN (4 Mei): Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni mendukung Alde Maulana mewujudkan keinginannya menjadi PNS. Alde telah lulus menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di BPK Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar), namun tidak diangkat menjadi PNS BPK pada Maret 2020 dengan alasan tidak sehat jasmani dan rohani.

Menurut Lisda, kasus seperti itu harus menjadi perhatian pemerintah, karena hak bagi penyandang disabilitas diatur dalam UU, bahkan secara internasional.

“Pemerintah harus turun tangan terkait hal ini. Para penyandang disabilitas memiliki hak yang jelas diatur dalam undang-undang. Bahkan secara internasional, ada perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas,” ujar Lisda, Senin (3/5).

Wakil rakyat dari dapil Sumbar I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu menambahkan, UU yang dimaksud yakni UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas khususnya Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 11 Huruf a.

“Dalam UU tersebut jelas diatur, hak bekerja di institusi pemerintah ataupun swasta, baik di Pusat ataupun daerah, tanpa diskriminasi dan tidak diberhentikan karena alasan disabilitas. Apalagi saudara Alde mendaftar CPNS melalui jalur disabiltas. Lalu apa alasan instansi tersebut memberhentikan,” jelas Lisda yang juga penerima Satya Lencana Kebaktian Sosial dari Presiden RI.

Legislator NasDem itu akan memperjuangkan hak Alde dengan saling berkoordinasi lintas komisi dan fraksi di DPR RI.

“Kita akan berkomunikasi dengan LBH yang menaunginya. Intinya, terkait hal ini kita akan perjuangkan hak saudara kita ini. Karena ini sudah yang kedua kalinya terjadi di Sumatera Barat," sambungnya.

Meskipun sudah mengajukan bukti baru kepada BPK yakni surat pernyataan bahwa Alde dapat bekerja untuk jenis pekerjaan tertentu, pihak BPK menolak pengajuan bukti baru serta menolak merivisi surat pemberhentian dengan hormat itu.

Sebelumnya kasus yang sama juga pernah terjadi di Sumatera Barat, yang menimpa Drg Romy di Kabupaten Solok Selatan. Setelah melalui sejumlah pertimbangan, akhirnya pihak Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyampaikan permohonan maafnya, dan mengangkat Romy sebagai PNS.

“Mengayomi penyandang disabilitas adalah tugas negara. Keterbatasan yang mereka miliki bukannya dijadikan persoalan untuk melakukan diskriminasi, namun seharusnya negara hadir memberikan semangat dan peluang sehingga ada kesetaraan. Kita berharap hal serupa ini tidak terjadi lagi di belahan bumi manapun,” pungkas Lisda yang juga Dewan Pembina Persatuan Tunanetra Indonesia, Sumbar itu.(HH/*)

Share: