Berita

Perlu Refocusing Program Merdeka Belajar

JAKARTA (3 Mei) : Harus segera dilakukan asesmen menyeluruh terhadap sejumlah program Pendidikan Nasional agar terjadi penyesuaian terhadap kondisi aktual masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini.

"Program Merdeka Belajar memang harus kita gaungkan, namun harus dilakukan juga sejumlah penyesuaian dengan perkembangan kondisi pandemi yang kita hadapi saat ini," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat menjadi narasumber dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI bertema Hardiknas dan Tantangan Merdeka Belajar di Tengah Pandemi, yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Humas dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI, Senin, (3/5).

Dalam diskusi tersebut, hadir pula H Syaiful Huda, anggota MPR RI Fraksi PKB dan Indra Charismiadji, pengamat pendidikan sebagai narasumber.

Menurut Lestari yang akrab disapa Rerie, gagasan dan gerakan Merdeka Belajar yang dicanangkan Kemendikbudristek sebaiknya melakukan refocusing terhadap beberapa isu antara lain

infrastruktur dan teknologi; kebijakan, prosedur dan pendanaan; kepemimpinan, masyarakat dan budaya; serta kurikulum, pedagogi dan asesmen.

Refocusing sejumlah isu itu, kata Rerie,  dimaksudkan untuk melihat kebutuhan masing-masing ranah yang harus disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya bisa ditangani.

Empat fokus program Merdeka Belajar itu, menurut anggota Legislator NasDem tersebut, harus segera mendapat prioritas, terutama dalam mendorong proses belajar yang produktif dan berkesinambungan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), ujar Rerie, harus secepatnya membuat kategori proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) berdasarkan beberapa klasifikasi, seperti daerah mana saja yang memiliki infrastruktur dan teknologi paling kuat, sedang dan lemah dalam hal jaringan.

Secara umum, tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut, masalah yang dihadapi sektor pendidikan nasional saat ini terkait faktor  geografis, tata kelola dan regulasi di masa pandemi ini. Sehingga, harus ditemukan cara-cara baru untuk menentukan proses pembelajaran yang tepat dalam kondisi pandemi ini.

Sektor pendidikan, jelas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem itu,  termasuk sektor yang paling terdampak saat ini. Sekitar 60 juta pelajar terpaksa melakukan pembelajaran jarak jauh.

Kondisi tersebut, tambah Rerie, sudah berjalan lebih dari satu tahun dan kita menghadapi ancaman learning loss, karena pengetahuan yang sudah dikuasai para pelajar hilang karena pola belajar yang berubah.

Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB,  Syaiful Huda berpendapat, pandemi Covid-19 membuka mata setiap orang bahwa dunia pendidikan masih banyak menghadapi masalah.

Sekolah di Tanah Air, katanya, masih menghadapi soal sanitasi, akses internet, akses siaran TV dan kelengkapan sarana.

Dengan terungkapnya sejumlah kondisi riil sektor pendidikan nasional, menurut Huda, para pemangku kepentingan seharusnya bisa membuat program yang lebih tepat sasaran.

Sedangkan pengamat pendidikan, Indra Charismiadji berpendapat, learning loss sebenarnya sudah terjadi sebelum pandemi Covid-19.

Mengutip Bank Dunia, Indra mengungkapkan bahwa anak Indonesia dinilai buta huruf secara fungsional. Artinya bisa membaca tetapi tidak memahami apa yang dibacanya. "Kemampuan membaca anak Indonesia terbilang rendah jika dibandingkan dengan sejumlah negara di dunia," ungkapnya.

Indra berharap, Mendikbudristek yang dari komunitas digital itu mampu membawa generasi penerus bangsa melek literasi digital, budaya dan ilmu pengetahuan.(*)

Share: