Berita

Tidak Boleh Ada Pembatasan Produksi dan Distribusi Vaksin

JAKARTA (12 April): DPR akan mendukung semua kebijakan pemerintah untuk mendapatkan vaksin Covid-19. Pasokan vaksin sangat penting untuk bisa menekan kasus positif Covid-19.

"DPR tentu mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam mendapatkan vaksin sesuai regulasi yang ada," kata Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, Minggu (11/4).

Indonesia salah satu negara yang mengalami tantangan dalam pengadaan vaksin setelah negara produsen membatasi penjualan vaksin ke negara lain. Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Tingkat Tinggi Developing Eight (D-8) mengajak pemimpin negara lain menolak nasionalisme vaksin.

Vaksin merupakan barang publik sehingga tidak boleh ada pembatasan terhadap produksi dan distribusi. Felly mengatakan penegasan sikap Presiden dalam forum dunia tersebut amat penting.

"Komisi IX DPR sejalan dengan sikap Presiden yang menolak nasionalisme vaksin," kata Felly.

Legislator NasDem dari dapil Sulawesi Utara itu menilai ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah kekurangan stok vaksin karena ada embargo dari negara produsen.

"Pertama, tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan secara ketat," katanya.

Kemudian, kata Felly, pemerintah membuat penyesuaian penerima vaksin harus benar-benar tepat sasaran dan orang yang berisiko tinggi. Misalnya, lanjut usia dan tenaga pendidik.

"Pemerintah sudah saatnya memberikan kesempatan selebar-lebarnya dan seluas-luasnya untuk pengembangan vaksin dalam negeri," ujarnya.

Felly melihat, pemerintah sudah berupaya memenuhi kebutuhan stok vaksin Covid-19.

"Dalam pemenuhan kebutuhan stok vaksin telah dilakukan upaya diplomasi Kemenlu (Kementerian Luar Negeri) dan Kemenkes (Kementerian Kesehatan) untuk bisa membuka peluang kerja sama dengan perusahaan kandidat vaksin," tegasnya.

Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Jumat (9/4), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah menjalankan berbagai upaya untuk menjaga pasokan vaksin. Seperti negosiasi dengan Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) dan juga AstraZeneca.

Pemerintah Indonesia meminta GAVI dan AstraZeneca memenuhi komitmen dalam penyediaan vaksin. Khusus terkait AstraZeneca, pemerintah sudah melakukan pembicaraan tingkat tinggi di level bilateral.

Langkah lainnya adalah pemerintah mendorong pengadaan vaksin gotong royong. Pengadaan vaksin gotong royong saat ini sudah mendapatkan komitmen dari Sputnik, Cansino, dan Sinopharm.(medcom/*)

Share: