Berita

Imigrasi di Pintu Perbatasan Perlu Perhatian Khusus

PONTIANAK (8 Agustus): Pelayanan keimigrasian di pintu-pintu perbatasan harus mendapat perhatian khusus dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI baik dari sistem, teknologi maupun SDM.

Permintaan tersebut disampaikan anggota Komisi III DPR RI dari Partai NasDem, Yessy Melania ketika melakukan kujungan kerja reses perorangan di Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar dan Kantor Imigrasi Sanggau, Kalbar, Selasa (4/8).

Legislator NasDem itu mengapresiasi pelayanan Kantor Imigrasi Sanggau yang menerapkan protokol kesehatan dan standar kenormalan baru dengan disiplin.

"Saya percaya bahwa Kakanwil Kemenkumham Kalbar dan jajaran mampu melayani masyarakat lebih baik lagi. Tentu dengan prinsip profesional dan menjunjung tinggi kepastian hukum yang berlaku dengan seadil-adilnya," pungkas anggota DPRRI dari dapil Kalimanan Barat II itu.

Kemenkumham wilayah Kalbar kini menjadi sorotan publik karena diduga buronan kasus Bank Bali, Djoko Tjandra masuk dan keluar Indonesia melalui Kota Pontianak dan Kabupaten Entikong menjadi pintu pelariannya. Kendati Djoko Tjandra sudah tertangkap publik ingin pihak-pihak yang terlibat kasus tersebut ikut diproses hukum.

Selain itu, di masa pandemi masyarakat khawatir terjadi penularan Covid-19 di Lembaga Permasyarakatan (Lapas). Hal tersebut didasarkan pada data di www.smslap.ditjenpas.go.id yang menunjukan bahwa total 13 lapas dan rutan yang berada di bawah Kanwil Kemenkumham Kalbar, 11 di antaranya over capacity mulai dari 10%- 200%.

Walaupun program asimilasi Kemenkuham sudah dilaksanakan, hal itu tidak serta merta menyelesaikan masalah over capacity sebab kenyataannya jumlah warga binaan tetap melebihi kapasitas hingga sekarang.

Yessy Melania mengatakan soal over capacity di Lapas dan Rutan harus dicarikan solusi secepatnya. Di sisi lain, Legislator NasDem itu mendukung program pengobatan dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

"Program pengobatan dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba bertujuan agar narapidana narkotika tidak menjadi beban di Lapas dan Rutan yang ada," imbuhnya.

Yessy juga mendorong berdirinya Lapas di kabupaten se-Kalbar sebagai pemerataan dan tempat pembinaan bagi warga yang bermasalah sehingga over capacity bisa terurai tentu dengan memperhatikan kecukupan SDM yang ada. (HH/*)

Share: