JAKARTA (16 April): Partai NasDem menilai pernyataan yang menyebut tidak perlu adanya oposisi dalam pemerintahan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi.

“Demokrasi itu adalah check and balances. Memang oposisi itu cuma kita kenal dalam sistem parlemeter sebagai partnership lawan di dalam berkontestasi dan kawan dalam berdemokrasi,” ungkap Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Willy Aditya di NasDem Tower, Jakarta, Senin (15/4).  

Willy menegaskan demokrasi akan sehat jika konsep check and balances berjalan dengan baik. Pemerintah perlu diingatkan oleh oposisi jika membuat keputusan yang menyusahkan masyarakat.

Dia mengamini rekonsiliasi kerap ada seusai pemilu dan dibutuhkan dalam proses demokrasi. Namun, dia berharap pembicaraan itu bukan mengartikan pembagian kursi sehingga oposisi ditiadakan.

“Rekonsiliasi bukan berarti bagi-bagi kursi, bagi-bagi jabatan. Rekonsiliasi adalah sebuah proses yang kita lakukan dalam tiga layer, yakni low layer, middle layer, high layer,” jelas Willy.

Keberadaan oposisi juga penting untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan efektif. Opini sejumlah pihak yang berbeda dengan pemerintah tidak boleh diabaikan dalam proses demokrasi.

“Check and balances harus berjalan agar pemerintahan bisa berjalan efektif. Ketika ada dinamila, baik dinamika di DPR maupun dinamika di civil society, jangan hanya yang muncul adalah oposisi parlemen jalanan. Itu yang harus kita perhatikan,” tukas Willy. (medcom/*)