Berita

Ratu Wulla Terima Aspirasi Soal Isu Kesehatan di Sumba Tengah

JAKARTA (14 Juli): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratu Ngadu Bonu Wulla menerima audiensi Ikatan Keluarga Besar (IKB) Sumba Tengah Jabodetabek di Ruang Rapat Fraksi Partai NasDem DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/7).

Dalam audiensi tersebut IKB Sumba Tengah Jabodetabek menyampaikan beberapa aspirasi kepada Ratu, terutama menyangkut isu kesehatan di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Tinur (NTT).

Ratu menyampaikan, sektor kesehatan di Kabupaten Sumba Tengah memang membutuhkan perhatian khusus. Ia berjanji seluruh aspirasi dan masukan dari IKB Sumba Tengah Jabodetabek akan menjadi catatan baginya untuk diperjuangkan.

"Semua aspirasi yang telah disampaikan oleh senior-senior dari rombongan IKB Sumba Tengah Jabodetabek akan menjadi perhatian dan catatan khusus untuk diperjuangkan di Komisi IX DPR RI," kata Ratu.

Legislator NasDem dari Dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang) itu pun menceritakan tentang pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Kupang. Dirinya memperjuangkan pembangunan rumah sakit tersebut dengan anggaran Rp350 miliar hingga selesai pembangunannya.

"Saat ini RSUP telah selesai dan pada Tahun 2022 ini, pada bulan Oktober akan soft opening atau akan bisa dimanfaatkan," kata Ratu.

Mewakili IKB Sumba Tengah Jabodetabek, Umbu Marisi menyampaikan beberapa poin aspirasi yang mereka bawa. Pertama, terkait peningkatan status RSUD Waibakul, Sumba Tengah menjadi tipe C. RSUD tersebut masih tipe D sehingga dapat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan yang kurang maksimal.

Kedua, terkait pembangunan Rumah Sakit Pratama di wilayah utara Kabupaten Sumba Tengah, agar dapat mempermudah dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berada di pinggiran.

Ketiga, terkait pegawai honorer/kontrak agar diangkat dan diperhatikan sehingga terakomodasi dan masuk menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Keempat, terkait kebutuhan pemenuhan pengelolaan limbah RSUD Waibakul yang hingga saat ini belum memiliki pengelola limbah.

Selanjutnya, masalah stunting di Kabupaten Sumba Tengah perlu mendapat perhatian serius. Angka stunting masih tinggi sehingga membutuhkan intervensi dari Pemerintah Pusat.

Kemudian, permohonan penambahan puskesmas di wilayah selatan Kabupaten Sumba Tengah. Di wilayah selatan hanya terdapat satu puskesmas, sedangkan luas wilayahnya mencapai 368,34 Km. Hal ini membuat masyarakat sulit mendapatkan layanan kesehatan.

Terakhir, permintaan bantuan unit ambulans di masing-masing puskesmas di Kabupaten Sumba Tengah, serta penambahan kendaraan roda dua bagi petugas kesehatan di daerah-daerah terpencil.(Roli/Dis/*)

Share: