Berita

Pembuatan UU Harus Berbasis Riset

BANDA ACEH (7 April):  Dalam proses pembuatan dan penyusunan sebuah rancangan undang-undang (RUU), DPR RI harus menggunakan pendekatan yang lebih maju. Tidak hanya political will dan good will, penyusunan undang-undang ke depan harus berbasiskan scientific approach (pendekatan ilmiah).

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai NasDem, Willy Aditya saat menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Badan Keahlian Setjen DPR RI dengan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Aceh, di Ruang Balai Senat, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Senin (5/4).

“Kan sekarang ada atas nama aspirasi, atas nama kebutuhan, itu penting. Tapi lebih penting dari itu adalah scientific base (pendekatan ilmiah). Kenapa? Karena akan bisa melihat secara obyektif dan secara proyektif. Itu yang kita butuhkan untuk pembangunan kebijakan-kebijakan kita. DPR ke depan tentu harus scientific base, berbasiskan riset,” kata Willy.

Legislator NasDem itu mengakui, dirinya di Baleg DPR sedang mengupayakan penggunaan riset-riset dari penyusunan RUU ataupun revisi UU. Dengan harapan, sebuah UU tidak direvisi dalam waktu yang sangat dekat. Untuk itu, masukan dalam penyusunan undang-undang tidak cukup hanya dari kunjungan kerja, RDPU, ataupun dari aspirasi lainnya.

“Kalau bisa UU ini tidak hanya sebentar. Contohnya UU tentang Pendidikan Kedokteran ini, disahkan tahun 2013, dan kini tahun 2021 akan direvisi. Delapan tahun cuma umurnya. Untuk apa direvisi? Seperti yang lainnya, revisi paling sebatas satu pasal atau satu ayat, itu enggak masalah. Tapi kalau kita mau rombak total, itu harus menjadi evaluasi di kita. Jangan ketika undang-undang ini masih baru, lalu minta direvisi,” kata Legislator NasDem itu lagi.

Terkait kerja sama antara Badan Keahlian Setjen DPR dengan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Willy menilai ini adalah langkah penting bagi kedua belah pihak. Tidak hanya bagi DPR RI, namun juga bagi pihak kampus.

“Kalau biasanya link and match itu antara kampus dan dunia industri. kini kita harus bangun kampus dengan kebijakan-kebijakan yang strategis, baik itu dari pemerintah maupun DPR RI. Itu yang harus kita letakkan link and match-nya. Sehingga apa yang menjadi produk kampus atau apa yang akan menjadi produk DPR, didialogkan dan saling support satu sama lain,” terangnya.

Dengan begitu, sambungnya, praktik-praktik yang empirisisme dapat dihindari.

“Empirisisme itu kasarnya katak dalam tempurung. Jadi perlu ada dialektika dalam penyusunan RUU. Karena cita-cita kita berbangsa dan bernegara ini kan panjang. Kita ingin daya tahan undang-undang kita cukup lama. Koreksi-koreksi (revisi) sebaiknya bukan pada hal yang fundamental,” pungkas Willy. (dpr.go.id/*)

Share: