Berita

Revisi UU No 5/1990 Libatkan Masyarakat Adat

JAKARTA (6 April): Revisi UU No 5 Tahun 1990 tentang Konversasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem mendapatkan dukungan penuh untuk dilakukan perubahan dan penyempurnaan.

Hal tersebut disampaikan, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Yessy Melania dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan), dan Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/4).

Legislator NasDem itu mendorong tiga Kementerian mitra kerja Komisi IV DPR duduk bersama untuk koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi terkait Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistem.

"Hal tersebut dilakukan agar UU No 5 tahun 1990 bisa relevan karena sudah 30 tahun untuk menjaga ekosistem yang ada di Indonesia," kata Yessy.

Wakil rakyat dari dapil Kalimantan Barat II (Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Melawi) itu menyarankan perlu ada perubahan regulasi terkait sanksi atas keterlibatan negara tetangga terhadap tindakan kejahatan kerusahan lingkungan di Indonesia.

"Penguatan sanksi denda dan pidana terhadap kejahatan di sektor lingkungan sudah jauh meningkat, dan berkembang. Laporan PPATK hingga Rp13 triliun kerugiannya. Perlu penyesuaian agar relevan," ujarnya.

Terkait substansi status perlindungan flora dan fauna, menurut Srikandi NasDem itu, harus mencakup yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi. Keduanya harus mendapat perhatian yang sama.

"Seperti Kepmen KKP Nomor 1 Tahun 2021 terkait jenis ikan yang dilindungi yaitu ikan belida borneo yang tiba-tiba dilindungi penuh. Padahal masyarakat banyak menggantungkan hidup dari ikan tersebut. Bukan tidak setuju, namun proses sosialisasi dan pelibatan masyarakat serta langkah-langkah perlindungannya harus jelas. Agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat," katanya.

Yessy juga mendorong adanya medis konservasi, karena adanya masalah invasi di ekosistem sehingga merusak ekosistem aslinya baik di antara sesama hewan maupun tumbuhan.

"Berkembangnya virus dan bakteri yang dibawa dari perdagangan satwa atau perburuan satwa bahkan akibat perubahan habitat ekosistem didalamnya juga harus menjadi perhatian ke depan," ucapnya.

Yessy juga menyebutkan bahwa yang paling penting di dalam Revisi UU Nomor 5 tahun 1990 adalah masyarakat adat dan lokal harus dilibatkan.

"Saya percaya masyarakat adat dan lokal yang ada di sekitar ekosistem adalah garda terdepan sebagai penjaga ekosistem yang dimiliki Indonesia beserta kearifan lokal didalamnya," ujarnya.

Ketergantungan masyarakat adat di dalam ekosistem juga perlu dikaji dan jadi perhatian bilamana akan ada revisi UU Nomor 5 tahun 1990. Yessy berharap masyarakat jadi subjek dan terus dilibatkan secara aktif.(Yesaya/HH/*)

Share: