MANADO (4 Maret): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene meminta pemerintah lebih gencar lagi melakukan testing (pemeriksaan dini), tracing (pelacakan), dan treatment (perawatan) kasus varian baru Covid 19. Hal itu menanggapi munculnya mutasi virus Covid 19 baru.
Felly juga meminta pemerintah menyiapkan lebih matang, mulai dari alat-alat, tenaga dan melengkapi yang selama ini masih dianggap kurang di seluruh daerah di Indonesia untuk menangani kasus mutasi virus Covid 19 tersebut.
"Menurut laporan Wakil Menteri Kesehatan, mutasi virus baru ini 70 kali lipat lebih cepat. Maka kita juga harus melipatgandakan testing dan tracingnya," kata Legislator NasDem tersebut dalam keterangan tertulisnya Rabu (3/3).
Wakil rakyat dari dapil Sulawesi Utara (Sulut) itu menegaskan, melipatgandakan testing dan tracing merupakan satu-satunya cara untuk menekan laju penyebaran mutasi virus baru tersebut. Jika hanya melakukan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan,dan membatasi mobilitas) tanpa melakukan testing dan tracing maka dianggap belum maksimal.
"Jadi harapan Komisi IX DPR ke depan pemerintah bisa menghitung dan lebih cepat mengambil sikap untuk membenahi hal-hal yang selama satu tahun penanganan Covid-19 ini dirasa masih kurang," kata Srikandi NasDem dari Sulut itu.
Menurut Felly, setelah reses selesai dan memasuki masa sidang kembali pada Senin (8/3) nanti, akan ditanyakan persiapan pemerintah penanganan mutasi kasus baru Covid 19 tersebut.
Selama satu tahun sejak diumumkan kasus pertama Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020, jumlah kasus positif Covid 19 terus meningkat. Per 2 Maret 2021, kasus positif kumulatif di Indonesia mencapai 1.347.026 orang. Riciannya, sebanyak 149.645 kasus aktif, 36.518 orang meninggal dan 1.160.863 orang dinyatakan sembuh. Satu tahun Covid-19 di Indonesia, justru diwarnai dengan ditemukannya dua kasus mutasi virus Covid-19.
"Satu belum selesai, kini sudah ada yang baru lagi. Untuk itu, Komisi IX DPR minta kepada pemerintah harus serius mengadakan testing dan tracing. Karena menurut laporan Satgas Covid 19, testing dan tracing yang dilakukan pemerintah hanya 2,67 persen sampai 3 perse," kata Felly.
Menurut Srikandi NasDem itu, Komisi IX DPR juga menilai penanganan Covid 19 selama satu tahun masa pandemi ini belum maksimal, khususnya dalam aspek testing dan tracing. Walaupun sejak awal, testing dan tracing menjadi bagian dari kebijakan pengendalian pandemi, pelaksanaannya belum cukup menggembirakan.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kata Felly lagi, menetapkan standar testing 1:1000 penduduk per minggu. Artinya Indonesia harus memeriksa sekitar 270 ribu orang per minggu.
"Namun, berdasarkan catatan Satgas Penanganan Covid-19, Indonesia baru memeriksa 7.231.192 orang. Artinya testing yang dilakukan baru 2,67 persen dari total populasi. Itu jauh dari rekomendasi WHO sebesar 4,8 persen penduduk," tutup Felly.[*]
