Berita

Kemenkeu Didesak Awasi Pinjaman PEN untuk Daerah

JAKARTA (27 November): Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Achmad Hatari mendesak Kementerian Keuangan melakukan pengawasan lebih lanjut atas pinjaman daerah yang dilakukan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Diketahui, pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 kepada pemerintah daerah (pemda) telah mencapai nilai komitmen yakni sebesar Rp9,87 triliun per Kamis (26/11).

Total dana itu disalurkan PT SMI kepada 19 pemda yang pendapatan daerahnya terdampak pandemi Covid-19. Per akhir November nanti, proyeksi pencairan akan mencapai Rp1,86 triliun yang akan disalurkan kepada delapan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

"Kesimpulannya, Komisi XI DPR dapat menerima penjelasan atas pinjaman (PEN) untuk pemda. Selanjutnya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu melakukan pemantauan dan evaluasi monitoring terkait pinjaman daerah tersebut sehingga mampu mendukung proses pemulihan ekonomi nasional,” ujar Hatari seusai memimpin rapat, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11).

Legislator NasDem dapil Maluku Utara itu juga mendesak agar Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu berkomitmen untuk memberikan alternatif dan solusi pendanaan bagi pemda yang tidak mendapat pinjaman dana PEN, atau menerima pinjaman dengan jumlah yang tidak sesuai dengan yang diajukan.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti mengatakan daerah yang sudah mengajukan permohonan sebenarnya mencapai 70 daerah.

"Mereka mengusulkan pinjaman senilai Rp56,75 triliun untuk tahun anggaran 2020. Tapi, Kemenkeu dan SMI masih menunggu pemenuhan persyaratan dari daerah-daerah itu, termasuk kerangka kerja program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana pinjaman," jelas Prima.

Ia menjelaskan, program pinjaman daerah merupakan salah satu program PEN yang ditujukan untuk memberikan bantuan melalui penambahan kapasitas fiskal daerah.

Pasalnya, Pusat harus realokasi Rp92 triliun dari anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) untuk penanganan pandemi Covid-19.

Pemerintah sendiri sudah menambah porsi anggaran dalam program pinjaman daerah dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun yang bersumber dari APBN.

Selain itu pada program pinjaman daerah juga ada yang bersumber dari PT SMI yang besarannya mencapai Rp5 triliun.

Pinjaman dalam rangka PEN diberikan Pemerintah Pusat pada dua tahun anggaran. Sementara program tahun ini ditutup pada akhir November, pemerintah daerah masih bisa mengajukan pinjaman untuk tahun anggaran 2021 hingga Juli mendatang.(HH/*)

Share: