Berita

NasDem Apresiasi Masukan APHA Soal RUU MHA

JAKARTA (20 November): Fraksi NasDem DPR RI, diwakili Willy Aditya mengapresiasi Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia yang melakukan audiensi dengan Fraksi NasDem terkait RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kamis (19/11).

"NasDem jelas mengapresiasi langkah APHA yang menemui Fraksi NasDem untuk memberikan support agar RUU Masyarakat Hukum Adat segera bisa diundangkan," ujar Willy seusai bertemu dengan APHA di ruang rapat Fraksi NasDem Gedung Nusantara I Lantai 22.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu mengatakan, Fraksi NasDem bahkan sejak periode sebelumnya, sudah memperjuangkan RUU MHA. Namun kendala selalu saja ditemui hingga RUU MHA selalu gagal diketok untuk diundangkan.

Bahkan, jelas Legislator NasDem itu, saat Partai NasDem merayakan HUT ke 9 pekan lalu (11/11), Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh juga menyinggung RUU MHA agar terus diperjuangkan.

"Saya berharap APHA memberikan data faktual di lapangan agar hasilnya lebih baik. Hal tersebur guna menyempurnakan draft RUU tersebut untuk kepentingan masyarakat adat," tutur anggota Komisi I DPR RI itu.

Oleh karena itu, tambah Willy, Fraksi NasDem ingin kerja sama dengan APHA untuk memperkuat data. Mengingat RUU MHA bukanlah kebijakan populis namun menyangkut masyarakat.

"Spirit RUU MHA ini adalah perlindungan dan kepastian hukum. Maka harus objektif dan memiliki basis material. Kita harus membedakan antara progresif dan romantik," tegas wakil rakyat dari dapil Jawa Timur XI (Pamekasan, Bangkalan, Sampang dan Sumenep) itu.

Ketua Umum APHA, Laksanto Utomo mengatakan, kehadiran APHA Indonesia menemui pimpinan Baleg NasDem bertujuan memberikan saran dan masukkan mengenai beberapa substansi RUU MHA sekaligus mendorong percepatan proses penyelesaian RUU MHA di DPR RI.

Saat ini RUU MHA memang sudah masuk dalam daftar inventaris Prolegnas DPR RI.

Beberapa poin yang disampaikan Kunthi  Tridewiyanti (Wakil Ketua/Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta) antara lain berkatian dengan judul RUU, definisi masyarakat adat, penambahan asas, hak dan kewajiban, penyelesaian sengketa, dan sanksi.

"Poin-poin ini dipandang sangat substantif dalam rangka penyempurnaan substansi RUU Masyarakat Hukum Adat," tegas Kunthi.

Untuk mematangkan RUU MHA ini, Willy mengatakan akan menggelar Forum Group Discussion (FGD) agar segera ditemukan hal-hal baru yang menguatkan agar RUU MHA bisa mulus ke paripurna. Bahkan FGD menyangkut RUU MHA tersebut rencananya dilangsung hingga dua kali.(HH/*)

Share: