Berita

Limbah Paiton Menggunung, Harus Dicarikan Solusi

JAKARTA (19 November): Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, mempunyai persoalan serius terkait masalah limbah. Persoalan limbah PLTU Paiton tersebut akan dibahas Komisi IV DPR RI dengan mitra kerja terkait.

Penegasan tersebut dikemukakan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi NasDem, Hasan Aminudin saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR ke PLTU Paiton di Probolinggo, Jatim, Rabu (18/11).

"Saya dan anggota Komisi IV DPR lainnya menyaksikan secara langsung bahwa hampir satu juta ton (limbah) yang dihasilkan oleh satu perusahaan. Padahal di dalam kompleks perusahaan tersebut terdapat delapan perusahaan yang mengelola PLTU Paiton,” ujar Hasan.

Legislator NasDem itu mengatakan, hingga saat ini persoalan limbah PLTU Paiton belum mendapatkan solusi yang tepat. Namun berdasarkan informasi yang ada, untuk limbah udaranya memang sudah ada solusinya, yakni dibeli PT Semen Indonesia.

Oleh karena itu, dimungkinkan Komisi IV DPR RI akan meninjau pabrik semen itu untuk melakukan klarifikasi kebenaran informasi tersebut.

Wakil rakyat dari dapil Jawa Timur II (Kabupaten dan Kota Probolinggo dan Pasuruan) itu menambahkan, limbah PLTU Paiton telah menjadi persoalan dan akan ditindaklanjuti oleh Komisi IV DPR. Begitu bahayanya limbah tersebut namun hanya dilakukan upaya penimbunan dan tidak dibuang.

Hasan merasa heran, dari sekian banyak ahli yang ada, belum satupun mampu memberikan solusi yang nyata atas limbah tersebut. Sejak diresmikan Presiden Soeharto tahun 1994 sampai saat ini, belum ditemukan solusi agar limbah tersebut bisa memiliki nilai manfaat bagi manusia.

"Tentu (limbah itu) sangat berbahaya kalau terus ditimbun. Kondisinya saat ini sudah menyerupai gunung buatan. Oleh sebab itu, ke depan Komisi IV DPR akan mengundang Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar untuk melaksanakan rapat kerja guna membahas persoalan itu dan memberikan keputusan yang konkret," kata Hasan.

Bila memang diperlukan, lanjut mantan Bupati Probolinggo dua periode itu, bagian litbangnya diberikan anggaran untuk melakukan kajian-kajian agar ada solusi secara ilmiah dan bermanfaat bagi rakyat.(dpr.go.id/*)

Share: